MURATARA, JURNAL SUMATRA -Dugaan penyimpangan anggaran pembayaran gaji tenaga honorer di SD Negeri 1 Noman, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), kian mencuat ke publik.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, Selasa (4/11/2025), ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah tenaga honorer yang bekerja dan laporan anggaran yang disampaikan pihak sekolah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, hanya terdapat 1 orang tenaga honorer di sekolah tersebut yang gajinya dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara tenaga honorer lainnya sudah masuk dalam anggaran yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Muratara.
Namun, dalam laporan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2025, tercatat biaya pembayaran gaji tenaga honorer mencapai Rp45.700.000. Padahal, jika mengacu pada standar gaji honorer Pemda Muratara sekitar Rp800.000 per bulan, kebutuhan riil selama satu tahun seharusnya hanya sekitar Rp9.600.000.
Artinya, terdapat selisih anggaran cukup besar antara laporan keuangan sekolah dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dana tersebut bersumber dari BOS tahun 2025, dan diduga praktik serupa juga telah terjadi sejak tahun 2023 hingga 2024.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SD Negeri 1 Noman, Zamzami, belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan terkait dugaan penggelembungan anggaran serta realisasi penggunaan dana BOS tersebut.
Sementara itu, Wh, salah satu aktivis pendidikan di Muratara, mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara untuk segera melakukan audit dan klarifikasi terhadap laporan keuangan SD Negeri 1 Noman.
“Kami minta Dinas Pendidikan dan Inspektorat segera turun tangan. Dana BOS itu uang rakyat, harus dikelola dengan jujur dan transparan,” tegas Wh.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat menindaklanjuti dugaan kasus ini secara serius, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Muratara.(AkaZzz)
Komentar