Isu lingkungan hidup juga menjadi sorotan tajam dalam pertemuan itu. Warga meminta pemerintah daerah bertindak transparan dengan membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada publik, guna memastikan seluruh rangkaian pembangunan telah berjalan selaras dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, proyek pembangunan jalan hauling PT ALR ini sempat menuai polemik dan menjadi sorotan publik menyusul tindakan penyegelan oleh Tim Penegakan Hukum (Gakkum) akibat dugaan pelanggaran prosedur. Gesekan ini kian memanas di tengah upaya keras pemerintah menertibkan polemik angkutan batubara agar steril dari ruas jalan umum.
Kendati rencana demonstrasi telah resmi dibatalkan, masyarakat tetap menaruh atensi tinggi agar sisa persoalan segera menemui titik terang. Titik krusial yang dipersoalkan meliputi pembayaran ganti rugi lahan serta kepastian pemulihan akses jalan warga sepanjang kurang lebih dua kilometer yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan jalur hauling.
Meski demikian, tokoh masyarakat Merapi Timur, Yanuar, menegaskan bahwa warga tetap mengedepankan jalur dialog. Ia berharap penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh lewat musyawarah mufakat demi meredam potensi konflik horizontal antara warga dan pihak korporasi di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Akses Lintas Raya (ALR) belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga termasuk hasil mediasi tersebut. (D1N)
Komentar