Terpisah, Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago, SH, mendesak Kapolres Musi Banyuasin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Unit Pidsus yang menangani perkara minyak ilegal.
“Kami mendesak Kapolres Muba membuka kembali perkara-perkara yang menjadi sorotan publik. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam kepada pekerja, tetapi tumpul terhadap pemilik dan pemodal,” kata Desri.
Desri menilai dugaan manipulasi atau rekayasa perkara merupakan tudingan serius yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan internal, bukan dibiarkan menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Kalau benar ada dugaan manipulasi penanganan perkara, ini bukan persoalan kecil. Harus diperiksa secara objektif. Siapa yang salah harus bertanggung jawab dan siapa yang tidak profesional harus dievaluasi,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Kapolres Muba memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah kasus yang dipersoalkan massa, termasuk dugaan dibukanya kembali lokasi yang sebelumnya telah dipasang police line.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada standar berbeda dalam penegakan hukum. Kami meminta Kapolres menjawab seluruh persoalan ini secara transparan dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran,” pungkas Desri.
Aksi gabungan tersebut menegaskan tuntutan agar penanganan kasus minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara transparan, profesional dan menyasar seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya pekerja di lapangan.(Ulandari)
Komentar