MURATARA, JURNAL SUMATRA -Keberadaan kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan mengarah kepada Pemerintah Desa Jangkat, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.
Pasalnya, muncul keluhan masyarakat terkait pelayanan pemerintahan desa yang dinilai tidak berjalan maksimal. Bahkan, beredar dugaan bahwa Kepala Desa Jangkat, Tasdi, lebih banyak beraktivitas di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dibandingkan menjalankan tugas pelayanan pemerintahan desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala Desa Jangkat diduga terlibat dalam aktivitas PETI di wilayah uluan sungai. Tidak tanggung-tanggung, informasi yang beredar menyebutkan terdapat tiga unit alat berat yang diduga digunakan untuk mengeruk material sungai demi mendapatkan emas.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar aktivitas pertambangan tanpa izin. Publik juga patut mempertanyakan komitmen seorang kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pelayan masyarakat.
Seorang warga setempat berinisial AD mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pelayanan di Desa Jangkat. Menurutnya, aktivitas pelayanan di kantor desa dinilai semakin tidak maksimal, sementara muncul informasi bahwa kepala desa diduga lebih banyak berada di lokasi pertambangan.
“Pelayanan di kantor desa sudah tidak aktif seperti biasanya. Kondisi ini sudah dirasakan masyarakat, bahkan sejak sekitar satu tahun terakhir,” ungkap AD saat dibincangi awak media, Senin (9/11/2026) kemarin.
AD juga menyampaikan bahwa muncul dugaan di tengah masyarakat mengenai keterlibatan kepala desa dalam aktivitas PETI. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan dan tanggung jawab kepala desa dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Persoalan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kepala desa memiliki tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan administrasi, serta memastikan kebutuhan masyarakat mendapatkan perhatian.
Masyarakat berhak memperoleh pelayanan pemerintahan tanpa harus mempertanyakan keberadaan pejabat yang seharusnya melayani mereka.
Apalagi, jika benar terdapat aktivitas PETI yang melibatkan penggunaan sejumlah alat berat, persoalan tersebut juga perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, mengingat potensi kerusakan lingkungan dan dampak terhadap aliran sungai.
Sementara itu, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Jangkat, Tasdi, melalui pesan WhatsApp ke nomor 0831-7433-xxxx, terkait keluhan masyarakat mengenai pelayanan kantor desa maupun informasi dugaan keterlibatannya dalam aktivitas PETI.
Komentar