Jika ditemukan adanya pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, administrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau indikasi penyimpangan anggaran, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai aturan hukum.
“Jangan sampai anggaran publikasi yang seharusnya mendukung kemitraan pemerintah dengan pers justru menimbulkan persoalan baru. Kami meminta APH turun tangan memeriksa Kadis dan PPTK Kominfo. Jangan hanya melihat administrasi di atas kertas, tetapi telusuri juga mekanisme dan realisasi pembayarannya,” lanjut Wancik.
Tidak hanya menyampaikan desakan melalui pemberitaan, Wancik menegaskan bahwa AWM bersama sejumlah rekan pers berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Diskominfo dan Mapolres Muratara apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah.
AWM menyampaikan sejumlah tuntutan penting, di antaranya:
1. Transparansi anggaran media 2025–2026, termasuk rincian pagu anggaran dan realisasi pembayaran.
2. Membuka secara transparan proses penganggaran dan mekanisme penawaran kerja sama media.
3. Meminta APH memeriksa Kepala Dinas Kominfo dan PPTK terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran media.
4. Menelusuri legalitas, kelayakan, serta persyaratan administrasi seluruh media. (Akazz)
Komentar