OKI, JURNAL SUMATRA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menjalankan program digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Sebanyak 951 satuan pendidikan kini dilengkapi papan interaktif digital (Interactive Flat Panel/IFP), laptop, serta dukungan internet satelit bagi wilayah dengan keterbatasan jaringan.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan berbasis teknologi yang sejalan dengan kebijakan nasional di bidang transformasi pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan OKI M. Refly merinci perangkat telah disalurkan ke 479 sekolah dasar negeri dan swasta serta 150 sekolah menengah pertama. Tujuh sekolah di daerah dengan sinyal lemah juga memperoleh akses internet melalui layanan Starlink.
Untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), dari total 560 lembaga di OKI, baru 256 yang menerima perangkat. Sisanya sekitar 304 lembaga, ditargetkan menyusul pada tahun ini.
“Sekolah dasar dan menengah pertama sudah menerima dan kini memasuki tahap optimalisasi pemanfaatan. PAUD akan menerima secara bertahap,” kata Refly saat peluncuran program dan pelatihan pemanfaatan perangkat digital di SMPN 6 Kayuagung, Sabtu (14/2/2026).
Menurut Refly, perangkat baru dapat digunakan setelah terpasang di ruang kelas dan guru memperoleh pelatihan teknis. Sejumlah guru yang sebelumnya mengikuti pelatihan di Jakarta dilibatkan sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman penggunaan smart board serta integrasi materi ajar berbasis digital.
Bupati OKI H. Muchendi mengatakan, digitalisasi sekolah merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong transformasi pendidikan nasional.
“Program ini adalah lompatan kemajuan. Namun jangan sampai perangkat hanya menjadi pajangan. Kuncinya ada pada kesiapan dan kompetensi guru,” ujar Muchendi.
Ia menekankan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat literasi, meningkatkan keterampilan digital siswa, serta mendorong metode pembelajaran yang lebih partisipatif dan kontekstual.
“Anak-anak kita hidup di era digital. Jika sekolah tidak beradaptasi, kita akan tertinggal. Digitalisasi ini bukan pilihan, melainkan kebutuhan,” katanya.
Muchendi juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program, terutama dalam aspek pemeliharaan perangkat agar tidak berhenti pada tahap distribusi alat.
Selain perangkat, Muchendi menyinggung persoalan kesejahteraan guru. Ia menjelaskan bahwa pembayaran gaji guru non-PNS yang sebelumnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD.
Komentar