LAHAT, JURNAL SUMATRA – Bertempat di rumah dinasnya.Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH., MH menerima kunjungan petugas BPS Kabupaten Lahat, pada Senin (15/6/2026) malam. Kedatangan rombongan petugas BPS tersebut, untuk melakukan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026.
Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH, MH menunjukkan dukungan nyata terhadap pelaksanaan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026, dan menjadi salah satu responden pertama yang didata secara door to door.
Pendataan yang dilakukan dari rumah ke rumah ini, merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang digelar secara serentak seluruh Indonesia, dimulai sejak tanggal 15 Juni hingga, 31 Agustus 2026.
Bahkan, dalam proses pendataan ini, Wabup Lahat memberikan jawaban secara lengkap dan terbuka kepada petugas BPS, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat dan terpercaya.
Widia Ningsih mengungkapkan, bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang ada di dalam wilayah Kabupaten Lahat.
“Sensus Ekonomi 2026 ini sangat penting karena menjadi dasar dalam melihat potensi dan struktur perekonomian daerah. Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Maka dari itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Lahat untuk menerima petugas BPS dengan baik serta memberikan jawaban yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya,” imbau Wabup Lahat.
Terlebih lagi, Widia Ningsih menegaskan, bahwa ketertiban seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintahan daerah, para pelaku usaha, termasuk masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan SE-2026.
“Data yang berkualitas akan berdampak langsung pada perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kabupaten Lahat,” tutup Widia Ningsih.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lahat, Dedi Fahlevi, M.Si., menjelaskan bahwa pendataan lengkap SE-2026 bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan karakteristik kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lahat.
“BPS akan mencatat seluruh aktivitas usaha yang ada, sehingga pemerintah memiliki basis data yang kuat dalam merumuskan kebijakan. Dan, pendataan yang dilakukan langsung petugas resmi serta profesional yang dilengkapi dengan identitas, sehingga masyarakat tidak perlu ragu saat kedatangan petugas kami,” ucap Dedi Fahlevi.
Ia menjelaskan, penggunaan teknologi dalam pendataan memungkinkan proses pengumpulan data menjadi cepat, akurat, dan efesien. Akan tetapi, kualitas data tetap sangat ditentukan oleh keterbukaan dan kejujuran responden dalam memberikan informasi.
Komentar