“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu, kami terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” kata Muchendi.
Atensi Menteri LH/BPLH
Pembangunan Daops Penanggulangan Kebakaran Lahan merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Kabupaten OKI kepada KLH/BPLH.
Usulan tersebut mendapat respons positif setelah pemerintah daerah memenuhi salah satu persyaratan utama pembangunan, yakni menyediakan lahan yang telah bersertifikat.
Pemerintah pusat selanjutnya memprioritaskan pembangunan Daops di Kabupaten OKI mulai tahun 2027. Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi salah satu penguat sistem pengendalian karhutla di wilayah OKI.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat saat beraudiensi dengan Bupati OKI Juli lalu.
Menteri Jumhur menyatakan pemerintah pusat akan menindaklanjuti kebutuhan Kabupaten OKI sesuai dengan skala prioritas. (Choe)
Komentar