LAHAT, JURNAL SUMATRA – Proyek rehab rumah dinas wakil ketua I dan II DPRD Kabupaten Lahat, saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Lahat. Pasalnya proyek yang menelan anggaran nyaris Rp3 miliar ini selain ditengah efisiensi juga kontras jika dibandingkan dengan pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Lahat. Sayangnya, proyek tersebut kini sudah berjalan.
Warga sendiri saat ini berharap ada pengawasan terhadap proyek tersebut terlebih saat ini Bupati Lahat, Bursah Zarnubi sudah membentuk tim pengawas independen untuk mengawasi mutu seluruh proyek yang ada di Kabupaten Lahat.
“Ya kita sangat sayangkan adanya proyek ini ditengah warga dalam kesusahan ekonomi. Kita berharap proyek ini diawasi baik oleh aparat penegak hukum maupun tim pengawas independen,” ujar Helmi salah satu warga Kota Lahat, saat dibincangi, Jumat (4//9/2026).
Terpisah, dr ir H Izromaita MSi Sekda Lahat yang juga tim pengawas independen, saat dihubungi media ini, mengaku belum melakukan pemantauan di lokasi proyek rumdin wakil ketua DPRD Lahat. Hanya saja, ia menebak pihak Inspektorat yang sudah melakukan pengawasan
“Kalau saya belum, karena belum sempat. mungkin inspektorat yang sudah kesana. Yang pasti ada konsultan pengawasan yang kesana,” katanya.
Untuk diketahui, Bupati Lahat Bursah Zarnubi membentuk tim pengawas independen untuk mengawasi mutu seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Lahat.
Tak tanggung-tanggung, Pemkab Lahat menggelontorkan Rp5,5 miliar untuk membiayai tim pengawas independen ini. Dikatakan Bursah, tim tersebut akan diisi sekitar 20 tenaga ahli senior dari bidang sipil, arsitektur, dan konstruksi.
Tugasnya melakukan pengawasan seluruh tahapan proyek, mulai dari proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Mudah-mudahan mereka tidak tergiur hal-hal lain. Orang berusia 60 tahun ke atas biasanya lebih mengingat akhirat, sehingga kita harapkan ini membenahi mutu pekerjaan secara objektif tanpa intervensi,” kata Bursah Zarnubi.
Sementara itu, saat ini Pemkab Lahat, sedang membangun 2 unit rumah dinas milik wakil ketua 1 dan II DPRD Lahat. Tak tanggung tanggung, Rp 1.481.872.000 digelontorkan untuk rehab rumdin wakil ketua I DPRD Lahat dan Rp 1.486.365.985 untuk rehab rumdin wakil ketua II DPRD Lahat. Angka tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Lahat.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lahat, Beni Ramadona mengungkapkan jika saat ini ada sekitar 5.050 RTLH di Kabupaten Lahat. Namun demikian disampaikan Beni, ada sekitar 2.250 unit RTLH dibangun di tahun 2026 ini.
Komentar