Apabila distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat berpotensi menanggung dampak berupa antrean panjang, waktu produktif yang hilang, meningkatnya biaya operasional, hingga terganggunya aktivitas ekonomi.
Karena itu, YLKI Lahat Raya meminta Polres Lahat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi berwenang untuk melakukan pengawasan terpadu. Pemeriksaan di SPBU diharapkan mencakup kesesuaian penyaluran dengan ketentuan, kepatuhan terhadap prosedur pembelian, serta penelusuran terhadap indikasi penyimpangan yang didukung bukti.
YLKI juga mendorong tersedianya saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat agar informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM dapat disampaikan dan diverifikasi secara bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin menuduh SPBU tertentu tanpa bukti. Yang kami dorong adalah pencegahan dan pengawasan yang sungguh-sungguh. Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka. Namun, jika ada pelanggaran yang terbukti, proses sesuai hukum. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian,” tambahnya.
Pengawasan Harus Konsisten, Bukan Sekadar Seremonial.
YLKI Lahat Raya berharap sidak tidak hanya dilakukan ketika muncul keluhan atau persoalan menjadi sorotan publik. Pengawasan yang konsisten dan tindak lanjut yang jelas dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan berulang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan penyelenggara distribusi BBM.
Sanderson menegaskan, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya sidak, tetapi dari efektivitas pencegahan, kepatuhan terhadap aturan, dan semakin terjaminnya akses masyarakat yang berhak terhadap BBM bersubsidi.
“Rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang, tetapi pengawasan yang nyata dan hasil yang bisa dirasakan. Kami berharap Polres Lahat menjadikan aspirasi ini sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Semangatnya jelas: polisi hadir bersama rakyat, melindungi kepentingan publik, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil,” tutup Sanderson.
YLKI Lahat Raya menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan konsumen dan mendorong distribusi BBM bersubsidi yang transparan, tertib, serta tepat sasaran demi melindungi hak masyarakat. (D1N)
Komentar