MURATARA, JURNAL SUMATRA – Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H. Devi Suhartoni, melontarkan peringatan keras kepada seluruh pangkalan gas LPG di wilayahnya. Ultimatum tegas disampaikan menyusul kelangkaan gas LPG yang terus dikeluhkan masyarakat.
Bupati menegaskan, pangkalan yang terbukti bermain harga, menimbun, atau menjual ke pedagang eceran akan langsung dicabut izinnya tanpa kompromi. Pernyataan keras tersebut disampaikan melalui akun media sosial Facebook pribadinya, Kamis (12/02/2026).
Dalam pernyataannya, Bupati mengingatkan seluruh pangkalan gas se-Muratara agar menghentikan praktik curang yang merugikan masyarakat. Ia menyoroti dugaan modus menyimpan gas lalu mengklaim stok habis, kemudian menjual dengan harga tinggi.
“Saya ingatkan sekali lagi kepada pangkalan gas se-Muratara, berhenti simpan gas lalu bilang habis dan jual mahal ke masyarakat. Berhenti jual gas ke warung eceran sehingga gas langka dan mahal,” tegasnya.
Tak hanya sebatas peringatan, Bupati juga memastikan pengawasan lapangan sudah diperketat. Ia mengaku telah memerintahkan camat dan kepala desa untuk melakukan patroli dan operasi pengawasan secara langsung.
“Saya sudah perintahkan camat patroli operasi. Kalau kedapatan, saya cabut izin pangkalan. Kepala desa juga saya perintahkan awasi. Kalau terbukti, pangkalan itu saya cabut,” tegasnya lagi.
Bupati Devi juga mengingatkan bahwa tindakan tegas bukan sekadar ancaman. Ia menegaskan pernah mencabut izin banyak pangkalan pada tahun 2020 dan 2021 saat terjadi permainan distribusi gas. Saat itu, Pemkab bahkan melibatkan Pertamina dan Disperindagkop untuk menindak pangkalan nakal.
Selain menyoroti distribusi, Bupati juga menegaskan soal harga. Ia menyebut secara logika harga gas LPG di Muratara seharusnya sekitar Rp25.000 per tabung karena biaya transportasi ditanggung pihak Pertamina.
Namun fakta di lapangan, harga masih melonjak tinggi. Bupati menilai hal itu terjadi akibat ulah oknum penyalur yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, ia juga mengungkap adanya pemotongan kuota gas LPG untuk Muratara sebanyak 560 tabung tanpa komunikasi yang jelas. Pemerintah daerah, kata dia, sudah bersurat kembali untuk meminta tambahan 1.500 tabung guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemkab Muratara menegaskan akan terus menelusuri rantai distribusi gas hingga ke tingkat pangkalan. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan langsung dilakukan.
Langkah ini diharapkan mampu menstabilkan harga serta memastikan ketersediaan gas LPG bagi masyarakat Muratara, khususnya menjelang momentum kebutuhan tinggi.(AkaZzz)
Komentar