Karena itu, transformasi digital harus berjalan bersama dengan transformasi kompetensi ASN. ASN masa depan tidak cukup hanya mampu mengoperasikan aplikasi. ASN perlu memiliki kemampuan analisis data, berpikir kritis, memahami teknologi, mampu menggunakan Al secara bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk menerjemahkan data menjadi keputusan kebijakan.
Masalah Terbesar Bukan Teknologi, tetapi Budaya Kerja.
Teknologi dapat dibeli. Aplikasi dapat dibuat. Data dapat dikumpulkan. Tetapi budaya kerja tidak dapat diubah hanya dengan membeli aplikasi baru.
Birokrasi dapat memiliki teknologi paling modern tetapi tetap bekerja dengan pola pikir lama: takut mengambil keputusan, terlalu bergantung pada instruksi, bekerja berdasarkan rutinitas, enggan.
Berkolaborasi, dan lebih sibuk memastikan dokumen lengkap daripada memastikan masalah selesai. Karena itu, reformasi administrasi publik harus menyentuh budaya organisasi.
ASN perlu didorong untuk tidak hanya bertanya “Apa yang harus saya kerjakan?”, tetapi juga “Masalah publik apa yang harus saya selesaikan?”
Perubahan pertanyaan tersebut merupakan perubahan paradigma. Birokrasi tidak lagi sekadar menjadi pelaksana administrasi, tetapi menjadi organisasi pembelajar dan pemecah masalah publik.
Kepemimpinan Menjadi Faktor Penentu.
Transformasi birokrasi juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan.
Pemimpin tidak cukup hanya memastikan pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Pemimpin birokrasi harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi, kolaborasi, pembelajaran, dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan.
Pemimpin yang adaptif tidak selalu memberikan semua jawaban. Sebaliknya, ia membangun organisasi yang mampu menemukan jawaban.
Ketika pegawai diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, melakukan perbaikan, dan belajar dari kesalahan yang wajar dalam proses inovasi, organisasi akan memiliki kemampuan adaptasi yang lebih kuat.
Reformasi Harus Dimulai dari Masalah, Bukan dari Aplikasi.
Ada satu prinsip sederhana yang perlu menjadi pegangan dalam reformasi administrasi publik: jangan memulai reformasi dengan bertanya aplikasi apa yang harus dibuat. Mulailah dengan bertanya masalah apa yang harus diselesaikan.
Jika masalahnya sudah jelas, barulah pemerintah menentukan data yang diperlukan, proses bisnis yang harus diperbaiki, teknologi yang sesuai, kompetensi yang dibutuhkan, serta indikator keberhasilannya. Pendekatan tersebut membuat teknologi menjadi alat, bukan tujuan.
Dalam pelayanan pendidikan, misalnya, jika masalahnya adalah ketimpangan kualitas antar-satuan pendidikan, maka solusi tidak cukup berupa aplikasi pelaporan baru. Pemerintah harus mengetahui akar persoalannya, apakah berkaitan dengan kompetensi guru, sarana prasarana, manajemen sekolah, perencanaan, penganggaran, kondisi peserta didik, atau kombinasi berbagai faktor. Setelah masalah ditemukan, barulah kebijakan dapat dirancang secara lebih tepat.
Komentar