Lima Agenda Reformasi Birokrasi Pendidikan.
– Pertama, menyederhanakan proses administrasi. Setiap prosedur harus dievaluasi berdasarkan manfaatnya. Administrasi yang tidak memberikan nilai tambah perlu disederhanakan.
– Kedua, mengintegrasikan data. Data pendidikan harus dapat digunakan lintas proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
– Ketiga, meningkatkan kapasitas ASN. Transformasi digital membutuhkan ASN dengan kemampuan digital, analitis, kolaboratif, dan inovatif.
– Keempat, memperkuat kolaborasi. Persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang atau satu organisasi. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, satuan pendidikan, guru, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
– Kelima, mengubah ukuran keberhasilan. Keberhasilan reformasi tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah kegiatan dan dokumen. Ukuran akhirnya harus berupa perubahan kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Penutup.
Reformasi administrasi publik memasuki babak baru.
Birokrasi tidak lagi cukup hanya menjadi birokrasi yang tertib secara administratif. Birokrasi harus menjadi organisasi yang mampu belajar, beradaptasi, menggunakan data, memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, serta bekerja lintas sektor.
Karena itu, digitalisasi jangan sampai hanya memindahkan birokrasi lama ke layar. Birokrasi digital harus menjadi birokrasi yang berbeda: lebih sederhana, lebih terintegrasi, lebih berbasis data, lebih responsif, lebih kolaboratif, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu membutuhkan birokrasi yang terlihat canggih. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu menyelesaikan persoalan mereka.
Ukuran keberhasilan reformasi administrasi publik bukanlah berapa banyak aplikasi yang dibuat atau berapa banyak dokumen yang berhasil diselesaikan. Ukuran yang paling penting adalah: Apakah masyarakat merasakan bahwa pemerintah bekerja lebih baik?Jika jawabannya ya, maka reformasi telah menghasilkan perubahan.
Namun jika teknologi hanya mengubah kertas menjadi layar, sementara pola pikir, proses kerja, dan kualitas pelayanan tetap sama, maka kita belum benar-benar melakukan reformasi. Kita hanya sedang mendigitalisasi birokrasi lama.
Reformasi administrasi publik yang sesungguhnya adalah ketika birokrasi mampu bergerak dari sekadar menjalankan prosedur menjadi menyelesaikan masalah publik; dari bekerja sendiri menjadi berkolaborasi; dari mengumpulkan data menjadi menggunakan data; dan dari sekadar mengikuti perubahan menjadi mampu mengantisipasi perubahan.
Komentar