Untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh, Pemkab OKI mengusulkan dukungan pemerintah pusat terhadap 11 kawasan yang menjadi prioritas. Kebutuhan penanganannya meliputi pembangunan jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah dan persampahan, proteksi kebakaran, hingga perbaikan bangunan.
Selain itu, Pemkab OKI mendorong penanganan 2.090 unit RTLH melalui Program 3 Juta Rumah. Sasaran tersebut merupakan masyarakat desil 1 hingga 4 yang telah tervalidasi melalui MyPKP.
Muchendi mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan data, legalitas kawasan, serta sistem digital melalui MyPKP dan SIBARU sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan program.
“Kita sudah menyiapkan data dan sistemnya. Sekarang bagaimana kita memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak agar pelaksanaannya bisa lebih cepat,” ujarnya.
Penanganan RTLH di OKI juga dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, CSR, BAZNAS, hingga Kementerian PKP. Berdasarkan data program 2026, dukungan dari berbagai sumber tersebut telah mencakup 536 unit rumah.
Muchendi berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Dengan demikian, penanganan RTLH tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih layak, tetapi juga menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. (Choe)
Komentar