Kedua, memperkuat operasi terpadu darat dan udara, dengan menempatkan Satgas Darat sebagai unsur utama penanganan di lapangan serta memaksimalkan penggunaan helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi. Ketiga, meningkatkan pencegahan berbasis data, dengan mengintegrasikan informasi satelit, titik panas, kondisi cuaca, tingkat kekeringan, muka air gambut, laporan masyarakat, dan hasil patroli untuk menentukan wilayah prioritas sebelum api meluas. Keempat, memastikan tanggung jawab pemegang izin, termasuk pemegang Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), melalui kesiapan sarana, prosedur penanganan, serta evaluasi terhadap kebakaran berulang dan kepatuhan perusahaan.
Kelima, memperkuat penegakan hukum dan keterpaduan informasi publik. Dudung meminta setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, objektif, berbasis bukti, dan tanpa tebang pilih. Pemerintah juga perlu memastikan data penanganan karhutla diperbarui secara berkala, akurat, dan dapat diverifikasi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan transparan. “Pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi, pemadaman sebelum api meluas, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran harus berjalan sesuai ketentuan hukum,” demikian arahan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Sementara itu Bupati Muba H M Toha Tohet SH mengatakan, Pemkab Muba akan menindaklanjuti lima arahan Menko Polkam melalui koordinasi lintas sektor dan langkah konkret sesuai kondisi kerawanan karhutla di wilayah Muba. Pemerintah Kabupaten Muba juga akan terus meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla melalui pendekatan preventif, penegakan hukum yang tegas dan terukur, serta kolaborasi lintas instansi dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Arahan yang disampaikan Bapak Menko Polkam menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti di Kabupaten Musi Banyuasin. Kami akan meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan titik api, memperkuat koordinasi Satgas Darat dengan dukungan operasi udara, serta meningkatkan pencegahan melalui pemantauan wilayah rawan dan informasi titik panas,” ujar Toha.
Usai rapat koordinasi, Menko Polkam bersama Gubernur Sumsel dan rombongan bertolak ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk peluncuran teknologi pengurai kabut asap berbasis es kering (dry ice). Langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian penanganan dampak karhutla di Sumatera Selatan.(Ulandari/rilis)
Komentar